34, TLN NO. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. PARA PIHAK: Pemohon I : Iwan Budi Santoso, SH. NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan. Dasar Hukum : a. 5073, LL SETNEG : 33 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ABSTRAK: Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (2) Dalam keadaan darurat,. 2002/ No. Undang-undang (UU) NO. 4379, LL SETNEG : 15 HLM. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mencabut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa dalam rangka pengelolaan dan. 39, LN. 31. pe nygs. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ketentuan lebih. Hubungan Antar Peraturan. 2009/ No. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf. Undang-undang (UU) NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 30 Tahun 2002 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu mengatur tentang; Kewajiban untukmemiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) bagi setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. 31 Tahun 2004 dengan mengklik gambar di bawah ini :Mengubah UU No 23 Tahun 1999. 31. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 31 Tahun 2004 dan perubahannya di dalam UU No. TENTANG. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 05 Oktober 2004: Tanggal Pengundangan: 05 Oktober 2004: Sumber: LN 2004 (104): 32 hlm:. RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 31 Tahun 1999 juncto UU No. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. u onsek. TB Simatupang No. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 133, LL SETNEG : 56 HLM. mendorong perluasan dan kesempatan kerja; d. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; Tahun 2009 terbentuk UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan; Ruang Lingkup Hukum Laut dan Perikanan Pasal 4 Undang-undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. Perubahan yang Tertunda (1999-2004) Jauh hari sebelum disahkannya TAP MPR No. 2014/No. Terlebih lagi, di dalam Undang-undang Pasal 12B ayat (1) UU No. ” 7. 1521; SITEMAP. Mengubah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 9, LN. Ndang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Ndang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Beranda; Peraturan. 51 Tahun 2009, menyatakan “ dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah. 45, LN. 1 Tahun 2004; UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 47. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat. Sejak disahkan 16 tahun silam, Undang-Undang No. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU No. 154, TLN NO. Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Dasar hukum peraturan ini : UU No. 2Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalahsebagai berikut: 1. UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 130, TLN NO. 9. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah,. Download Free PDF. UU No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UU No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DETAIL PERATURAN Abstrak. UU No. 45 TAHUN 2009 PASAL 25 (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam (1) Pelaku usaha perikanan dalam sistem bisnis melaksanakan perikanan, meliputi praproduksi, produksi, bisnis perikanan harus memperhatikan standar pengolahan, dan pemasaran. ASAS DAN TUJUAN 3. Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013 dibacakan oleh. 10 Tahun 2004 untuk masuk. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. UU No. 31/2004 tentang Perikanan sudah menjadi pelindung dan sekaligus pengayom untuk sektor kelautan dan perikanan. Undang-undang (UU) No. Tipe Dokumen: Buku Hukum: Judul: Hukum Perikanan Indonesia: Edisi Kedua (revisi) Penulis: Ir. Judul. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Download PDF. 1 Tahun 2004 Tentang. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan g. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU No. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) UU No. Diubah dengan : UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan PERPU No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di. 20 tahun. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (yang selanjutnya di sebut Undang-undang Perikanan). 132, TLN NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahNOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. Penjelasan Umum UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri yakni UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA . 39, LN. Download : UU-No. 732. Undang-undang (UU) No. UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong. Ditetapkan Tanggal. 18 Tahun 2012 tentang Pangan PERATURAN PEMERINTAH : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. Judul. Pejabat yang Menetapkan. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. b. Judul. 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009) telah berkomitmen untuk menjadikan korporasi sebagai sasaran norma. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. 28 Tahun 1959; UU No. UU No. UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 31 Tahun 2004: Setiap orang, baik warga negara indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum indonesia maupun. 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 30 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. Secara umum, sasaran norma atau subjek norma adalah orang. Tipe Dokumen. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun. Dasar hukum peraturan ini : UU No. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan T. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 20, LN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17. 1. RUU P3 telah menjadi UU No. Belum Tersedia. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Judul. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber. 5073, LL SETNEG : 33 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan. 32, LN. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. 36, LN. Fakta ini selaras dengan pengetahuan masyarakat yang juga masih kecil tentang apa itu gratifikasi, ruang lingkup, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. The stimulation system is based upon a CMOS application. perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 4430, LL SETNEG : 15 HLM. Hubungan Antar Peraturan. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 31 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 118 . Artinya, UU Perikanan (UU No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 3. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UU Nomor 31 Tahun 2014 ini merupakan UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan berlakunya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jalan Gatot Subroto 31;. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan. Penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. 31 tahun 2004, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan pun ajib wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU No. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. Peraturan perundang - undangan terkait korupsi diantaranya adalah UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Status Peraturan. 22/02/2011. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. PP No. Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Unduh dokumen resmi UUJN dalam format pdf di sini. Tahun 1945. Merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.